Search This Blog

Tuesday, October 29, 2019

Three people killed by West Papua rebels in disputed clash

Indonesian President Joko Widodo visited Papua
on Sunday, state-news agency Antara reported. Photo: AFP
Three people were killed by rebels in Indonesia's West Papua on Friday, ahead of a presidential visit to the troubled region over the weekend.

Indonesia's military claims the dead were civilian motorcycle taxi drivers, while the West Papua Liberation Army says they were soldiers.

The incident in Intan Jaya district is one of many disputed clashes between rebels and the state in Papua's Central Highlands to take place since December.

Military spokesperson Eko Daryanto was quoted by state media saying the three drivers were shot dead, before their bodies were hacked at with machetes.

A report from the pro-independence Liberation Army said the soldiers they claimed to have killed died during a shootout.

Indonesian President Joko Widodo visited Papua on Sunday, state-news agency Antara reported.

Source: RNZ

Saturday, October 26, 2019

Veronica Koman meets with Australian MPs about Papua

News Desk - The Jakarta Post
Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)
Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)

Thursday, October 24, 2019

Indonesian human rights lawyer wins prize for West Papua work

Veronica Koman, after being awarded Australia's
Sir Ronald Wilson Human Rights
Award at a ceremony in Sydney. Photo: Facebook / Veronica Koman
An Indonesian lawyer being pursued by the state has won a human rights award for shining "a light on violations of the rights" of West Papuans.
Veronica Koman was awarded Australia's Sir Ronald Wilson Human Rights Award on Wednesday at a ceremony in Sydney.
Ms Koman is now living in Australia after receiving threats in Indonesia, where police have sought an Interpol Red Notice for the lawyer.
She's accused of spreading false information online but denies all wrongdoing, saying the claims are fabricated.
Ms Koman dedicated her award to the victims of a security crackdown in West Papua due to riots taking place there.
"Especially the dozens who have died at the hands of security forces, and the 22 political prisoners charged with treason over the past couple of months," she said in an acceptance speech on Wednesday.
"I have the West Papuan people to thank for changing my life. They have taught me how to be resilient, how to keep fighting, how to keep going in circumstances where many outsiders may feel they have to stop."
Marc Purcell, the chief executive of the Australian Council for International Development, which awards the prize, said the award represented "the strength and bravery of all people who defend the human rights of West Papuans, who will not be silenced, and who will work towards a world where the human rights of all are protected and upheld".
"Veronica has shone a light on violations of the rights of the West Papuan people at great personal cost," he said.
He also called on Australia to protect Ms Koman and urge Indonesia to drop the charges against her.
In September, Ms Koman was named as a "suspect" by Indonesian authorities who accused her of provoking recent unrest, after she published reports on the protests and on a racist attack against Papuan students in Java.
Regarding Ms Koman's claims about receiving death threats and other intimidating messages, a spokesman for East Java police, which has been investigating Koman, denied that officers would be behind such actions and told Reuters that Ms Koman had made many enemies.
The Sir Ronald Wilson Human Rights Award is presented annually to an individual or organisation that has made an outstanding contribution to advancing human rights. 

Thursday, October 17, 2019

Tim Gabungan TNI-Polri Menangkap Pelaku Pembunuhan di Wamena, Kapolda: Masih ada Pelaku Lain

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Tim gabungan TNI – Polri menangkap pelaku pembunuhan Deri Datu Padang, warga wamena pada 12 oktober lalu.

Aparat Gabungan Tembak Pelaku
Penikaman di Jembatan Wouma Wamena
Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menjelaskan penangkapan terhadap pelaku penikaman alm. Deri atas dasar informasi yang di terima dari masyarakat. Diduga pelaku di ketahui berinisial MW (35 tahun) berprofesi sebagai petani dan tinggal di distrik piramid, Kabupaten Jayawijaya Papua.

”Penangkapan pelaku ini atas informasi dari warga, untuk itu saya selaku Kapolda Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada warga yang telah memberikan informasi kepada kami,” Ungkap Kapolda kepada wartawan di wamena, Kamis (17/10/19).

Dijelaskan Kapolda bila saat tim gabungan hendak mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya, pelaku mencoba untuk melawan sehingga anggota terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menembak kaki kanan pelaku.

”Saat hendak diamankan pelaku mencoba kabur sehingga anggota kami melumpuhkan pelaku dengan tembakan di kaki, ” Kata Irjen Paulus.

Hingga saat ini Polisi sudah memeriksa empat orang saksi dan atas keterangan mereka, terungkap masih ada pelaku lain yang saat ini masih dalam proses pengejaran. ”Informasi dari saksi ada beberapa pelaku yang masih kita kejar, ” Kata Kapolda.

Selain mengamankan pelaku MW Aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang di pakai pelaku.

”Pisau yang di gunakan untuk menusuk sudah kita amankan dan sudah kita kirim ke lapfor makassar untuk di paeriksa. selain pisau kami juga mengamankan parang, katapel dan sajam lainnya di tempat persembunyian pelaku, ” Beber Irjen Paulus. (Redaksi/MW)

Aparat Gabungan Tembak Pelaku Penikaman di Jembatan Wouma Wamena

Solidaritas dari ILPS Hong Kong - Macau untuk West Papua

REALITA:: Dari Rasisme berubah menjadi Suku makan Suku

Warpo Sampari Warik Wetipo is with Mambri Sampari and 48 othees
2 OAP pembunuh OAP, bangga apa kkalian?
DARI RASISME berubah menjadi SUKU MAKAN SUKU (Papua bunuh Papua). Itulah Indonesia raya, Liciknya negara Penjajah colonial indonesia.

Meloloskan diri, dari ancaman internasional terkait Krisis kemanusiaan (pemusnahan), pelanggaran HAM terbesar terhadap ras, suku, dan bangsa tertentu.

Nanti ada perang serius Di Papua baru Topengnya maju duluan. Yang penting Nyawa_Nya dibayar dengan Sebatang Rokok.

Kita tidak sadar, kalau kita bunuh atas nama NKRI adalah Saudaranya sendiri, adiknya/ kakaknya, Om sendiri, generasinya sendiri. Padahal Kita tidak tahu, kalau jakarta hanya membuat kita seperti Robot, Topeng atau Boneka. Yang Jakarta cari adalah : Pangkat, Jabatan, Makan dan Minum sehari-hari.

Sedangkan Yang Pegang Remot NKRI adalah negara-negara Kapitalis dan Imperialis yang punya saham di West Papua, seperti Amerika yang sedang kelola PT. Freeport Indonesia.

Kita (Papua) baku pukul, hanya karena tulang kecil, dos rokoknya, botol birNya, kaleng saurisnya, plastik migorengnya...............

Kita (Papua) sedang Punah, mati kawanku.

#SADAR_PAHAM_BANGKIT_BERSATU_LAWAN_SISTEM_PERBUDAKAN_COLONIALISME_Indonesia.

Rawa Grimenawa, Kamis17 Oktober 2019
By.Warpo Sampari Warik Wetipo.

'Kode Keras' Komisioner Tinggi HAM PBB soal Kerusuhan Papua

VIVA – Kerusuhan yang pecah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu masih menyisakan pedih. Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah fasilitas publik, gedung milik pemerintah hingga kawasan niaga porak poranda. Yang paling menyedihkan, aksi massa yang berakhir ricuh itu sampai merenggut korban jiwa.

Michelle Bachelet Komisioner Tinggi
 Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB
Hal itu pun menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak, enggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Soal rusuh Papua juga disinggung oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB, Michelle Bachelet saat konferensi pers satu tahun jabatannya sebagai KTHAM di Jenewa, Swiss pada Rabu, 4 September 2019. Michelle mengaku memantau kisruh yang terjadi di Papua dan Papua Barat selama dua pekan terakhir.

"Saya menyambut dengan baik bahwa Presiden Jokowi dan pemangku kepentingan di level tinggi sudah membuat pernyataan melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi yang memang menjadi isu serius di Papua dan Papua Barat. Mereka juga mengimbau agar tenang dan damai. Saya juga sudah mendapatkan informasi soal tindak lanjutnya seperti sejumlah aparat keamanan yang diberikan sanksi karena terlibat kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang," kata dia.

Berkaitan dengan kerusuhan Papua, diplomat Indonesia di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa sudah melakukan komunikasi dengan pejabat KTHAM sebelum konferensi pers berlangsung. "Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapatnya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," dikutip dari rilis pers PTRI melalui laman VIVAnews.com. 

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, PTRI juga menyampaikan perkembangan situasi dan sejumlah usaha yang dilakukan termasuk penegakan hukum, dialog dan persuasi. Aparat keamanan di Papua menurut PTRI telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.

Meski begitu, ada beberapa hal yang jadi catatan KTHAM terkait rusuh di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Komentar tajam Michelle Bachel

Situs KTHAM telah memuat pernyataan media yang berisi komentar KTHAM terkait situasi di Papua dan Papua Barat. Enggak ketinggalan, KTHAM menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan.

Michelle Bachel berkata lebih lanjut, "Saya terusik dengan meningkatnya eskalasi kekerasan selama dua pekan terakhir di dua provinsi di Indonesia, Papua dan Papua Barat. Terlebih dengan tewasnya sejumlah pengunjuk rasa dan aparat keamanan," kata Michelle, dikutip dari laporan pers Dewan HAM PBB dari Jenewa.

KTHAM sudah membaca gelagat

Selain memantau perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan, KTHAM mengklaim telah melihat potensi pecahnya konflik sejak akhir tahun lalu. "Sebenarnya gelagat dan potensi ini sudah kami observasi sejak Desember 2018 dan hal tersebut sudah kami diskusikan dengan pemangku terkait di Indonesia," ujar Michelle Bachel.

Tapi kini kerusuhan sudah kadung terjadi, KTHAM pun meminta pemerintah untuk mengedepankan dialog untuk menjaga kondusifitas."Seharusnya tidak boleh ada kekerasan di mana pun di sebuah negara demokrasi dan majemuk seperti di Indonesia. Saya menekankan agar otoritas di sana mengedepankan dialog dengan Papua dan Papua Barat agar aspirasi bisa disalurkan," lanjutnya.

Tuntut pemulihan internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses data internet di Papua sejak Rabu 21 Agustus 2019. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dan sekitarnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian menambahkan, masalah utama rusuh di Papua sebagian besar karena pengaruh konten hoax. "Kita juga melihat itu memonitor bahwa masalah Papua ini lebih kepada sekarang ini kegiatannya itu di siber," ujar Hinsa di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Demi alasan itu lah, akhirnya pemerintah RI memblokir akses internet pasca kerusuhan. Tapi, Michelle Bachel enggak sependapat dengan pemerintah Indonesia. Baginya hal itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat di mana komunikasi tidak seharusnya dibatasi. Ia juga meminta supaya internet dan saluran komunikasi di Papua dan Papua Barat segera dipulihkan.

Permintaan Michelle mulai terealisasi pada Rabu 4 September 2019 pukul 23.00 WIT. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembukaan blokir di wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan secara bertahap.

Keracunan Makanan yang akhirnya Ibu Hadelina Hagabal dan Gerentasia Hagabal menjadi Korban .

Post:Dogopia Eman

Keracunan Makan di Timika, Papua, makanan
dibeli di Warung NKRI
Kronologis Versi Keluarga KORBAN T. Hagabal ( Anak dari ibu korban ) ...!!!

Pada hari sabtu 05-10-2019 saya tiba dirumah kwamki lama jam 02:50 (stengah tiga) saya dari Tembagapura , didalam rumah saya melihat empat orang (mamanya, istrinya , dan kedua adiknya) terlentang tak berdaya di ruang tengah, lalu saya sirami dengan Air Aqua yang saya bawa dan mama saya kaget bangun dan berkata "anak kami sedang sakit karena tadi pagi kami beli makanan di warung gorong-gorong lalu sempat makan jadi badan kami sakit" kemudian saya berinisiatif menelfon teman teman saya untuk membawa mereka ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) SP 5 .

Setiba disana (RSMM), lampunya mati sehingga kami pulang , seketika tiba dirumah Istri saya Gerentasia Hagabal ( 24 thn ), ia sudah terlihat sangat tak berdaya sehingga pada malam itu ( malam minggu ) juga ia meninggal dari rumah.

Namun karena melihat kondisi pada mama saya yang begitu memberat saat mengikuti pemakaman istri saya maka pada hari senin 07-10-2019 saya membawa balik ke RSMM ( Rumah Sakit Mitra Masyarakat ) SP 5 . Disana berselang waktu akhirnya Mama saya juga meninggal pada malam harinya .

Selama Mama saya berada diruma , ia selalu muntah hingga sampai pada muntah darah dan kedua adik saya yakni Fery Hagabal ( 10 thn ) dan Fredy Hagaba (12) thn itu sudah baik baik karena mendapatkan perawatan selama dua hari di RSMM dan pada kamis Pagi mereka telah Pulang .

Ketika sadar, saya menanyakan kepada adik dua saya apakah kalian tahu dimana tempat mama beli makanan lalu mereka menjawab tidak tau dan juga memang umur mereka masih kecil untuk mengingatnya kembali .

Saran ...!!

Maka itu kepada saudara saudari yang merasa kulit hitam dan keriting rambut berhati hatilah dalam mengkomsumsi bahan makanan jadi maupun instan yang di jual oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan tak jelas .

Salam sadar.....!!!

Arnoldus Jansen Kocu is at Jln. F. Kalasuat, Malanu Kampung. · Sorong

Korban Tabrak Lari di Sorong, Kepala Burung
MASYARAKAT WILAYAH SORONG RAYA – WEST PAPUA DARURAT KASUS TABRAK LARI OLEH NKRI

Pada hari ini tanggal, 08 Oktober 2016 tepat pukul kurang lebih 15:30 WPB di Depan Kampus UKIP Sorong Jln. F. Kalasuat Malanu Kampung, Terjadi tabrakan antara 1 Unit trek berwarna kuning dengan nomor Polisi : PB9673SL (12-18) Menabrak 1 buah kendaran Motor yang dikendari Oleh Bapak almarhum : Otto Mambrisau dari Kampung Ayau.

Sementara Mayat masi tetap terlentang di bawah aspal hingga sekarang. Walaupun POLANTAS SORONG KOTA BANYAK DI TKP. Kronologis lengkapnya menyusul……
KAMI TAU, PEMBUNUHAN BERENCANA ITU DARI PERANGKAT NKRI…!!!
By. Arnoldus Kocu.

Wednesday, October 16, 2019

BKO Brimob Jambi Perkuat Polsek Pirime Lanny Jaya

60 personil Brimob dari Jambi BKO Polres Lanny Jaya. (Dok:
Polres Lanny Jaya) Jayapura, BUMIPAPUA.COM –
Dua pleton atau sekitar 60-an orang pasukan
Brimob dari Jambi dikirim ke Polsek Pirime. 
Penebalan pasukan di lokasi itu dilakukan jelang pelantikan anggota DPRD Lanny Jaya dan juga pelantikan Presiden.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan daerah Pirime rawan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Enden Wanimbo.

“Situasi saat ini di Lanny Jaya terpelihara, kondusif, berkat dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh masyarakat,” kata Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy , Minggu (13/10).

Kedatangan pasukan BKO Brimobda Jambi yang dipimpin Iptu Komaruddin disambut Kapolres Lanny Jaya AKBP Murjatmo Edy bersama Kabag Ops Polres AKP F.D. Tamaela dan Kasat Sabhara Polres Ipda Yuan C. Rumsawir.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Murjatmo Edy menuturkan penebalan pasukan Brimob Jambi untuk membantu Polres Lanny Jaya dalam menjaga kamtibmas.   (Katharina)

Source: https://kumparan.com/

Monday, October 7, 2019

KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG

SERAMBINEWS.COM - Keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terendus di wilayah Papua Nugini (PNG).

Sejumlah tokoh masyarakat Papua Nugini (PNG) pun terang-terangan menolak keberadaan para separatis Papua Merdeka itu di wilayahnya.

Ray Tanji, tokoh masyarakat di Wutung, Vanimo, Propinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, Indonesia, meminta aparat berwenang untuk memulangkan KKB Papua Merdeka ke wilayah Jayapura.

Dalam wawancara dengan program radio ABC Pacific Beat, Ray Tanji menyatakan kehadiran elemen KKB Papua di PNG telah menimbulkan banyak masalah bagi warga perbatasan.

"Saya minta Pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang (KKB Papua) ini dari Vanimo, karena merekalah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini," ujarnya.

Tanji juga meminta aparat PNG untuk menyelidiki kehadiran dan aktivitas elemen KKB Papua demi menjaga keamanan warga setempat.

Menurut dia, warga masyarakat PNG di perbatasan telah menderita akibat ulah para KKB Papua Merdeka tersebut.

"Pemerintah PNG hanya perlu melakukan satu hal, pulangkan mereka ke wilayahnya sendiri, yaitu ke Jayapura," ucap Ray Tanji.

Pada 1 Oktober lalu, dilaporkan adanya kontak senjata antara aparat militer RI dan elemen yang terkait dengan gerakan Papua Merdeka.

Akibat peristiwa itu, pihak berwenang langsung menutup akses perbatasan Indonesia - PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Penutupan perbatasan dibenarkan oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif 713/ST Mayor Inf Dony Gredinand.

Menurut dia, bunyi tembakan terdengar beberapa kali pada Pukul 06.00 WIT menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga perbatasan.

Mayor Dony juga membantah adanya aparat keamanan RI yang terkena tembakan.

"Tidak ada yang kena tembakan atau lainnya, warga di perbatasan aman semua," ujar Mayor Dony.

Secara terpisah Komandan Kepolisian Propinsi West Sepik PNG Moses Ibsagi menjelaskan kepada ABC bahwa pihaknya belum pernah mendengar adanya aktivitas KKB Papua Merdeka di wilayah itu.

"Hal ini baru saya dengar. Tim saya sudah ke sana dan menemukan bahwa kontak senjata itu terjadi di dalam wilayah Indonesia, bukan di wilayah PNG," kata Ibsagi.

Dia menjelaskan bahwa warga PNG untuk sementara diminta tidak mengunjungi perbatasan karena pertimbangan keamanan.

"Kami minta para warga untuk jangan menyeberang perbatasan untuk sementara sampai situasi membaik," katanya.

Sementara itu, pada Jumat (4/10/2019) pekan lalu, warga Wutung sepakat mengajukan petisi kepada Pemerintah PNG untuk merelokasi para pengungsi asal Papua yang kini bermukim di Wutung dan wilayah lain di pesisir barat Vanimo.

Petisi ini, katanya, dimaksudkan untuk mengatasi risiko keamanan bagi para pengungsi dan warga setempat di perbatasan.

Pemuka masyarakat setempat menyatakan selama masih ada pengungsi di wilayah itu, maka warga setempat tetap rawan untuk mendapat serangan dari aparat.

Sekolah-sekolah diliburkan dan angkutan umum diminta untuk tidak mengambil penumpang PNG yang akan berangkat ke Pasar Batas yang terletak di wilayah RI.

Warga melaporkan kontak senjata antara militer RI dan KKB Papua tersebut terjadi di sekitar Pasar Batas.

Kelompok yang menamakan dirinya West Papuan Revolutionary Army (WPRA) mengaku bertanggung jawab atas kontak senjata tersebut.

Selama ini aktivitas menyeberang perbatasan baik melalui darat maupun laut terjadi di sekitar pesisir utara PNG di dekat Jayapura.

Dalam situasi normal, sedikitnya 100 warga PNG masuk ke Jayapura dan mengalami peningkatan pesat pada hari pasar di distrik Skouw, dekat perbatasan.(*)


Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG, https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/kkb-papua-diusir-warga-papua-nugini-di-perbatasan-kerap-bikin-masalah-hingga-reaksi-tokoh-png?page=3.

Editor: faisal

KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG

SERAMBINEWS.COM - Keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terendus di wilayah Papua Nugini (PNG).

Sejumlah tokoh masyarakat Papua Nugini (PNG) pun terang-terangan menolak keberadaan para separatis Papua Merdeka itu di wilayahnya.

Ray Tanji, tokoh masyarakat di Wutung, Vanimo, Propinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, Indonesia, meminta aparat berwenang untuk memulangkan KKB Papua Merdeka ke wilayah Jayapura.

Dalam wawancara dengan program radio ABC Pacific Beat, Ray Tanji menyatakan kehadiran elemen KKB Papua di PNG telah menimbulkan banyak masalah bagi warga perbatasan.

"Saya minta Pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang (KKB Papua) ini dari Vanimo, karena merekalah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini," ujarnya.

Tanji juga meminta aparat PNG untuk menyelidiki kehadiran dan aktivitas elemen KKB Papua demi menjaga keamanan warga setempat.

Menurut dia, warga masyarakat PNG di perbatasan telah menderita akibat ulah para KKB Papua Merdeka tersebut.

"Pemerintah PNG hanya perlu melakukan satu hal, pulangkan mereka ke wilayahnya sendiri, yaitu ke Jayapura," ucap Ray Tanji.

Pada 1 Oktober lalu, dilaporkan adanya kontak senjata antara aparat militer RI dan elemen yang terkait dengan gerakan Papua Merdeka.

Akibat peristiwa itu, pihak berwenang langsung menutup akses perbatasan Indonesia - PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Penutupan perbatasan dibenarkan oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif 713/ST Mayor Inf Dony Gredinand.

Menurut dia, bunyi tembakan terdengar beberapa kali pada Pukul 06.00 WIT menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga perbatasan.

Mayor Dony juga membantah adanya aparat keamanan RI yang terkena tembakan.

"Tidak ada yang kena tembakan atau lainnya, warga di perbatasan aman semua," ujar Mayor Dony.

Secara terpisah Komandan Kepolisian Propinsi West Sepik PNG Moses Ibsagi menjelaskan kepada ABC bahwa pihaknya belum pernah mendengar adanya aktivitas KKB Papua Merdeka di wilayah itu.

"Hal ini baru saya dengar. Tim saya sudah ke sana dan menemukan bahwa kontak senjata itu terjadi di dalam wilayah Indonesia, bukan di wilayah PNG," kata Ibsagi.

Dia menjelaskan bahwa warga PNG untuk sementara diminta tidak mengunjungi perbatasan karena pertimbangan keamanan.

"Kami minta para warga untuk jangan menyeberang perbatasan untuk sementara sampai situasi membaik," katanya.

Sementara itu, pada Jumat (4/10/2019) pekan lalu, warga Wutung sepakat mengajukan petisi kepada Pemerintah PNG untuk merelokasi para pengungsi asal Papua yang kini bermukim di Wutung dan wilayah lain di pesisir barat Vanimo.

Petisi ini, katanya, dimaksudkan untuk mengatasi risiko keamanan bagi para pengungsi dan warga setempat di perbatasan.

Pemuka masyarakat setempat menyatakan selama masih ada pengungsi di wilayah itu, maka warga setempat tetap rawan untuk mendapat serangan dari aparat.

Sekolah-sekolah diliburkan dan angkutan umum diminta untuk tidak mengambil penumpang PNG yang akan berangkat ke Pasar Batas yang terletak di wilayah RI.

Warga melaporkan kontak senjata antara militer RI dan KKB Papua tersebut terjadi di sekitar Pasar Batas.

Kelompok yang menamakan dirinya West Papuan Revolutionary Army (WPRA) mengaku bertanggung jawab atas kontak senjata tersebut.

Selama ini aktivitas menyeberang perbatasan baik melalui darat maupun laut terjadi di sekitar pesisir utara PNG di dekat Jayapura.

Dalam situasi normal, sedikitnya 100 warga PNG masuk ke Jayapura dan mengalami peningkatan pesat pada hari pasar di distrik Skouw, dekat perbatasan.(*)


Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG, https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/kkb-papua-diusir-warga-papua-nugini-di-perbatasan-kerap-bikin-masalah-hingga-reaksi-tokoh-png?page=3.

Editor: faisal

Call for Jihadis to go to West Papua following unrest

Johnny Blades, RNZ Pacific Journalistjohnny.blades@rnz.co.nz



Indonesia's Front Jihad Islam looks to recruit jihadis to take up arms in West Papua Photo: Supplied
Indonesia's Front Jihad Islam looks to recruit jihadis to take up arms in West Papua Photo: Supplied
Jihadis are being encouraged to go and fight in West Papua by Indonesian Muslim hardliners.

Front Jihad Islam, or FJI, issued a call to arms in the Indonesia-ruled Papuan provinces after non-Papuan settlers were among the victims of recent violence there.

Unrest has surged in Papua region since August, including a day of rioting and violence in the Highlands city of Wamena two weeks ago when about 30 people were killed.

The unrest came off the back of widespread public demonstrations by West Papuans protesting against racism and calling for a referendum on independence from Indonesia.

According to Indonesia's government, more than 11,500 people have been evacuated from Wamena since then due to safety fears. That many of these people are settlers from other parts of Indonesia has caused concern and prompted action back in Java.

FJI has been busy spreading its message online, replete with videoed torching of the Papuan Morning Star Flag and banners calling for Jihadis to be recruited for fighting in Papua against Papuans.
That's a concern to Saiful Islam Payage, the head of Papua's chapter of the Ulema Council, Indonesia's top Muslim clerical body.

"I am very worried. So, I strongly forbid the Laskar who are in the name of religion for war or jihad in Papua," he said.

He said that for now, there were only demonstrations in Java, and that no mobilisation of jihadis had yet occurred in the Papuan provinces. But he warned that if hardliners sought to bring their brand of divisiveness to Papua, he would have them expelled.



Indonesia's Front Jihad Islam looks to recruit jihadis to take up arms in Papua Photo: Supplied
Indonesia's Front Jihad Islam looks to recruit jihadis to take up arms in Papua Photo: Supplied
Indonesian human rights researcher Andreas Harsono said that following recent violence in Wamena, a number of Islamic groups mobilised in Javanese cities.


Those organisations had been making two types of public calls - one, from a Muslim NGO network, was urging people to donate to humanitarian assistance for victims of the unrest in Wamena and other parts of Papua.

The other, from the likes of the FJI and the Islamic Defenders Front, was a call to recruit jihadis to go to Papua and protect fellow Muslims.

According to Mr Harsono, his concern stems from the way that most Indonesians have limited knowledge of the situation in Papua and the context of widespread human rights abuses there.
"Most victims are indigenous Papuans. Many Indonesians do not know the problems there," he said.
"But because of emotions, because of sentiment, Muslim sentiment, they might think that fellow Muslims are being victimised in Papua. Thus, they will provide the ingredients to support these kind of misleading calls."

While noting his concern, the researcher also said that he didn't deem the threat as major currently because as yet no cleric of significant influence had called for jihadis in Papua.

Furthermore, Mr Harsono said that Indonesian military and police personnel were on hand to provide security in Wamena and other towns in a region where the population was predominantly Christian.
While Papua has generally enjoyed harmonious inter-religious relations, Mr Harsono said groups aggressively promoting sharia law already had a foothold in the region.

"We have one in Sorong; we are also seeing Laskar Jihad, a militant Muslim group, setting up a base in Keerom; also in Wamena - not militant, but quite aggressive.

"So these kinds of organisations are starting to appear in many parts of both Papua and West Papua provinces over the last decade."

The presence of hardline Islamic campaigners in Keerom regency, which sits right on the border with Papua New Guinea, is not the only security concern along the 141st meridian east.
Land and sea access points between the two countries were closed last week after two people died in a shootout near the border on the Indonesian side where there's been a troop build-up.

The governor of PNG's West Sepik province, Tony Wouwou, said fellow Melanesians on the other side looked to flee across the border to safety in PNG.

But he said having Indonesian military in pursuit of them brought risk for his people.

"I'm a bit scared. I'm worried if my people go across and you never know what could happen. They might get bullet wounds or something because the Indonesians might think we're Wamenas [people from Wamena] and all this, and receive a wound, and maybe our people will retaliate or something. I don't want that to happen."


He said the border entry point to Indonesia should remain closed until security threats abate.

Source: RNZ

Friday, October 4, 2019

Tentara Revolusi West Papua





Chief Gen. WPRA Mathias Wenda, the Supreme Commander of West Papua Revolutionary Army delivers speeches. It is stated that Indonesia is a colonial power, that come to the land of Melanesian people to steal, to take and to kill. They came with full of lies, they stay with full of lies and therefore, they must go out from Melanesian land.



It is also mentioned that we are fighting against the Indonesian colonial state, not against the human beings. We love and we fight for human beings to be free from colonialism. Those Indonesians and Melanesians are all human beings. We are created in the image of God, but Indonesians do not respect human beings other than Malays-Asians. They regard us Melanesians non-humans, half-humans and call us "monkeys", "dogs" and "pigs". Therefore this fight is the fight in defence of human identity and dignity.



All over the world, in Asia, Europe, America, Nelson Mandela, we are civilised humans. We do not regard and call other human as half-animal. But this racist mentality and treatment exists within Indonesian official system and expressed by people with Indonesian military and police uniforms. All human beings against this very perception and treatment.



West Papuan ordinary people should not take law into their own hands, the revolutionary army are ready to wage war against colonialism, therefore, all should answer the Supreme Commander and fight this war against colonialism with rules and disciplines as the world is watching what we are doing in West Papua.



Chief Gen. Wenda is accompanied by his Secretariat-General Officers as welk as Gen. WPRA Amunggut Tabi and Lt. Gen. WPRA Yalpi Yikwa.

Aksi Peduli Wamena, Warga Solo Minta Senjata Polisi Untuk Berangkat Ke P...





Melanesians in West Papua are not just facing Indonesian nationalists, but more scary, they are facing Muslim extremists who want to see "one Indonesia as Muslim country". It should be clear for everyone in the world that Indonesian clerics and political mainstream actually advocate the creation of an Islamic State of Indonesia. Only western interests are stopping them to do so. It is clear with that they ware doing in West Papua. Melanesian nationalists who are fighting for identity and dignity as human beings are now challenged by Islamic militants in the names of Mujaheddin, ISIS, Barisan Nusantara, BANSER.



Their long-term goal is to create "Pan Indonesia" State starting from Malay Peninsula to the Solomon Islands. They want to see these Pan Indonesia as an Islam State. They want to see Melanesians are wiped out. If not, they want to see all Melanesians become Muslims. Look at what is happening in West Papua, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, Vanuatu and New Caledonia. Look at what is happening in Wamena right now.



They have un-believers, who are non-Muslims. They are saying "give us weapons, we want to go to West Papua and kill those rebels who are Christians and monkeys".



What are we Melanesians waiting for? Why do we think West Papua issue is a "sensitive issue"? while they are already touching our collective identity as human beings? Are we mentally enslaved? Are we terrorized by their tricks and money politics?



The truth will force us to surrender to the reality, whatever politics and diplomatic codes we are playing now. Our future generations will curse our way of thinking and our actions if we do not act now for the sake of our own human dignity created in God's image.



We need Christian crusaders! the Real crusaders! We need Melanesian revolutionaries, those who respect their own identity and ready to defend our identity as created by God.

Indonesian cleric suspect in Papua assault case

Indonesian element of Jihadis declare war on West Papuan,
Melanesian Christians
Indonesian police have named a firebrand Muslim cleric as a suspect in an assault case in Papua

The Jakarta Globe reported that Ja'far Umar Thalib is the former commander of the disbanded Islamist militant organisation Laskar Jihad.

Ja'far, a leading proponent of a puritanical form of Islam with a long history of involvement in sectarian conflict, runs an Islamic boarding school in Keerom district.

Police alleged Ja'far incited his followers to attack the house of a resident in Jayapura, 30 kilometers to the north.

The resident was reportedly confronted at around 5.30am by several sword-wielding people dressed in white.

The pretext for the alleged attack was that he played music too loud and that it disrupted morning prayers at a nearby mosque.

The local chapter of Indonesia's top Muslim clerical body, the Indonesian Ulema Council, previously warned that Ja'far and his followers could disrupt delicate religious harmony in Papua.

Source: RNZ

Thursday, October 3, 2019

West Papua unrest: Shootout prompts border closure

Land and sea access between Indonesia and Papua New Guinea has been closed after a shootout at the border.

This follows reports of an Indonesian troop build-up along the border from communities in PNG's West Sepik province.
Indonesian-ruled West Papua has been gripped by weeks of protests and violent unrest which has left dozens of people dead.
Amid a security forces crackdown, concern has been raised in neighbouring PNG about another potential influx of West Papuan refugees
PNG's Immigration and Citizenship Authority has advised that following a shootout the border is closed to nationals from both sides until further notice.
It said shopping at the Batas market, close to the border on the Indonesian side, as well as movement into the West Papuan capital Jayapura was "completely banned".
Earlier this week, PNG's EMTV reported villagers at Wutung on the PNG side of the border as saying school children were ordered to return home.
Usually, most land and sea cross-border movement occurs around Papua New Guinea's north coast.
Source: RNZ

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group


Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.

Wednesday, October 2, 2019

Buru OPM Pelaku Penembakan, Kodam Koordinasi dengan Tentara PNG

SKOUW - Kodam XVII/Cenderawasih dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 713/Satya Tama langsung berkoordinasi dengan Tentara Papua Nugini (Papua New Guinea-PNG) Pasca-penembakan yang terjadi di perbatasan, Selasa 1 Oktober 2019 kemarin.

Karena dari pantauan drone milik Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 713/Satya Tama pelaku berjumlah dua orang menggunakan satu pucuk senjata. Mereka mengeluarkan tembakan udara sebanyak tiga kali setelah itu ke dua orang tersebut melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di PNG yakni di Wutung.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengungkapkan, saat ini Kodam XVII/Cenderawasih dan Satgas Pamtas 713/ST sedang berkoordinasi dengan aparat keamanan di negara PNG karena pelaku sudah masuk di wilayah perbatasan Negara tersebut.

Baca Juga:



“Akibat dari kejadian tersebut hingga saat ini pagar perbatasan RI-PNG ditutup sementara serta perekonomian di Pasar Skouw ditutup sementara waktu hingga situasi benar-benar dinyatakan aman,” timpalnya.

Menurut Kapendam, Kodam XVII/Cenderawasih telah kantongi identitas pelaku penembakan di perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami. Dugaan sementara dilakukan oleh Tentara Revolusi West Papua (Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Matias Wenda.

"Memang benar pada Selasa pagi terdengar tembakan sebanyak tiga kali. Kemudian anggota yang berada di posko perbatasan lakukan siaga membuat dua tim. Selanjutnya pasukan melakukan penyisiran di arah tempat terdengan bunyi tembakan tersebut dan melepas satu buah drone dan mendapati dua orang berlarian memegang satu pucuk senjata. Kedua orang tersebut diduga merupakan anak buah Matias Wenda,” 
tandas Kapendam.

(sms)

Korban Selamat Rusuh Wamena Tidak Yakin Pelakunya OPM

Erizal (42) perantau asal Pesisir Selatan, Sumbar yang selamat
dari kerusuhan di Wamena, Papua (GATRA/Wahyu Saputra/ft)
Padang, Gatra.com  Pelaku kerusuhan di Wamena, Papua, Rabu (23/9) lalu masih gelap bagi korban yang selamat sekalipun. Perantau asal Ranah Minang, Erizal (42), warga Sungai Rampan, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengaku tidak mengenal kelompok pelaku kerusuhan di Wamena.

Apalagi, selama ini dia memiliki hubungan baik dengan maasyarakat Wamena umumnya. Dalam kejadian itu, dia sekeluarga, anak, istri, dan adik istrinya dibantu orang Papua. Erizal yakin pelaku kerusuhan bukan orang Wamena, apalagi orang yang berada di tempat tinggalnya. "Saya juga tidak yakin itu dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebab saya juga memiliki teman-teman dari orang OPM," kata Erizal di hadapan awak media di Padang, Selasa (1/10).

Dalam peristiwa kerusuhan itu, Erizal kehilangan anak, istri, dan kemenakannya karena terbakar. Sementara ia berhasil melarikan diri usai menjadi pura-pura mati, yang akhirnya meminta bantuan dari Kodim setempat, dan kini kembali ke kampung halaman.

Namun pascakerusuhan itu, Erizal belum memiliki rencana kembali ke Papua. Saat ini ia ingin memulihkan keadaannya di kampung halaman di Pesisir Selatan. Ia pun sangat berharap pemerintah di Papua mau menggantikan asetnya yang musnah.

Rencana selanjutnya belum terpikirkan. "Saya berharap Bupati Jayawijaya dan Gubernur Papua, aset saya yang terbakar ada ganti rugi. Saya punya tiga kios sewa, tempat tinggal, dan motor. Apalagi saya sudah memiliki KTP Papua. Saya harap tidak ada permusuhan seperti ini lagi," ungkap pria yang sudah menetap enam tahun di Wamena itu.

Reporter: Wahyu Saputra
Editor: Rohmat Haryadi

Security Issues Closes Down The PNG - West Papua Border at Wutung

PNG - Indo border closed today due to security issues. Early morning gunshots in the nearby bushes warrants heavy presence of both PNG and Indo soldiers here,’ a PNG border resident advised in a Social Media post this morning.
Wutung Primary School students were also reportedly sent home from school, due to the disturbance.

This follows weeks of protests and unrest across the border in the Indonesian Province of Papua – after violence broke out in August in the Indonesian Province of West Papua (two different Provinces) - during which more than 50 people have reportedly been killed, hundreds of people have reportedly been injured, buildings and property burned to the ground and trashed.

Papua Province lays adjacent to West Sepik Province in neighbouring Papua New Guinea.

Social Media has been flooded with videos, images and posts of the ongoing protests by West Papuans - many painted in the Red, white and blue colours of the banned West Papuan Morning Star flag - demanding Self Determination and Independence from Indonesia, despite the Indonesian Government moving in military reinforcements, and cutting off internet access purportedly to stop the spread of misinformation.

Internet access or not; news from ‘on the ground’ sources shows no signs of protests slowing down altogether or ceasing completely until a new generation of West Papuans (or Papuans) achieve their goal in gaining Self Determination and Independence from Indonesia.

The increased risk of negative spill over effects into Papua New Guinea and the impact on border trade & tourism relations is of concern to former long serving PNG Prime Minister Peter O’Neill, who in 2015 said: "I think, as a country, time has come for us to speak about the oppression of our people there."

By the end of 2018 the O’Neill Government had granted citizenship of PNG for free to more than 1,300 West Papuans living in PNG.

O’Neill – who last year also advocated for the West Papuan issue to be taken to the United Nations by Pacific Island Nation Regional Members - had the K10,000 citizenship application fee waived (set aside) and made free for West Papuan refugees.

In February this year– after being briefed on the situation at the border – O’Neill, as Prime Minister, personally paid a visit to the border and expressed disappointment at being ‘told lies’ about the real situation at the border.

Earlier tonight, O'Neill - who as PM promised to send a team to the border, and planned on returning later this year to personally follow up on projects for Wutung - said:

"The cries of the people of West Papua cannot be ignored by both the international community and the government of Indonesia. The constant human rights abuses experienced by Melanesians is unacceptable and warrants us to voice our concerns. PNG as the largest Melanesian brother can not continue to remain silent."

Pictured: The Morning Star Flag (on the right) flying alongside the PNG Flag (in 2015).Source: Facebook.com

Tuesday, October 1, 2019

Terdengar 3 Tembakan di Wilayah Perbatasan RI - PNG, Seorang Anggota TNI Dilaporkan Terluka

Chanry Andrew Suripatty

Situasi perbatasan RI - PNG tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua,
memanas. Ilustrasi/Dok/SINDOnews
SKOW - Situasi perbatasan RI - PNG tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, memanas. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali di wilayah tersebut, Selasa (1/10/2019).

Aparat Keamanan dari TNI , Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang bertugas di daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali sekitar pukul 06.45 WIT.

"Benar adanya suara tembakan. Tapi saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan," kata Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan.

Jeckson menjelaskan, posisi bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas berjarak 250 meter. Setelah terdengar tembakan, langsung dilakukan penyisiran. Tim yang menyisir dibagi menjadi dua, yakni ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi. "Pasca-kejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi Siaga 1, untuk antisipasi keamanan," ujarnya.

Tim 1 DPP lettu Inf Aji Satrio utomo (Pasi ops Satgas) dengan jumlah 11 personel melaksanakan penyisiran ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Tim 2 DPP letda Inf Jekson Sialaggan, berjumlah 13 personel menyisir ke arah Belang Pospol.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dalam kejadian tersebut, Lettu Inf Sulaiman ( Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713) terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri. Saat ini korban rencananya akan dievakuasi ke RS Marten Indey.
(wib)

Suara Tembakan di Perbatasan RI - PNG, Seorang TNI Dilaporkan Terluka

Situasi perbatasan RI - PNG tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,
 Papua, memanas. (Ilustrasi/Dok/SINDOnews)
 JAYAPURA - Situasi perbatasan RI - PNG, tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, memanas. Terdengar bunyi tembakan beberapa kali di wilayah tersebut, Selasa (1/10/2019).

Informasi dihimpun, dalam kejadian tersebut, Lettu Inf Sulaiman (Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713) terkena Rekolset tembakan lawan di tangan kiri. Saat ini korban rencananya akan dievakuasi ke RS Marten Indey.

Aparat Keamanan dari TNI, Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang bertugas di daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali sekitar pukul 06.45 WIT.

"Benar adanya suara tembakan. Tapi saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan," kata Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan.

Jeckson menjelaskan, posisi bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas berjarak 250 meter. Setelah terdengar tembakan, langsung dilakukan penyisiran. Tim yang menyisir dibagi menjadi dua, yakni ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi.

"Pasca-kejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi Siaga 1, untuk antisipasi keamanan," ujarnya.

Tim 1 DPP lettu Inf Aji Satrio utomo (Pasi ops Satgas) dengan jumlah 11 personel melaksanakan penyisiran ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Tim 2 DPP letda Inf Jekson Sialaggan, berjumlah 13 personel menyisir ke arah Belang Pospol.

(zys)

Source: SindoNews

TNI Gunakan Drone Saat Intai 2 Anggota KKB yang Kabur ke Papua Nugini

Chanry Andrew Suripatty · Selasa, 01 Oktober 2019 - 14:38 WIB


Anggota TNI Melakukan Patroli di Perbatasan
SKOW, iNews.id – Rentetan tembakan terdengar di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG), tepatnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (1/10/2019). Dalam kejadian ini, seorang anggota TNI, Danki Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 713 Lettu Inf Sulaiman terluka karena terkena rekolset di tangan kiri atau peluru yang memantul setelah ditembakkan.

Perwira Penerangan Yonif 713/ST, Letda Arm Jeckson Siallagan mengatakan, aparat Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif 713/Satya Tama (ST) yang menjaga daerah itu mendengar bunyi tembakan tiga kali dari arah bak penampungan air. Kejadiannya sekitar pukul 06.45 WIT tadi.

“Benar adanya suara tembakan. Saya tegaskan ini bukan penembakan, tapi suara tembakan yang berbunyi tiga kali dari arah penampungan bak air, di sekitar perbatasan,” kata Jeckson, Selasa (1/10/2019).

Jarak bak penampungan air ke pos penjagaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG berjarak 250 meter. Usai terdengar tembakan, tim melakukan penyisiran. Tim yang dibagi menjadi dua menyisir ke arah pagar perbatasan dan tim lainnya ke arah belakang pos polisi.

“Pascakejadian ini, kami meningkatkan pengamanan menjadi siaga 1 untuk mengantisipasi keamanan,” ujarnya.

Tim yang diturunkan melakukan penyisiran pascaterdengar suara tembakan sebanyak 25 orang. Tim 1 sebanyak 11 orang dipimpin oleh Pasi Ops Satgas, Lettu Inf Aji Satrio Utomo dan menyisir ke arah PLBN Skouw arah pagar perbatasan. Sementara Tim 2 sebanyak 13 orang di bawah pimpinan Letda Inf Jekson Siallagan, menyisir ke arah belakang Pospol.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Lettu Inf Sulaiman yang terkena rekolset saat tembakan tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Marthen Indey di Kota Jayapura.